FILOSOFIS SYARI’AH, FIQH DAN HUKUM ISLAM

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

(Kajian Pendekatan Pemahaman Hukum)

Abstract :

Islam as religion and a law system often error at the meaning of not merely by people of is not just Moslem only, but also by people of itself Islam. As the law system Islam law studied and developed by all thinkers Islam so that he becomes the self-supporting science discipline.

Result as one science discipline, law of Islam develop its own terms as other science discipline. Therefore in study law of Islam is oftentimes met by the term fiqh, syari'at and law of Islam. As study of early, to all law researcher_ what is many residing in environment of faculty of syari'ah and science punish _ comprehending the term very urgent, in expecting of comprehending and taking congeniality from each every literature of related to study law of the Islam is not happened by the mistake arrange the meaning which can cause wrong in comprehending intention which in fact.

At this handing out will be elaborated to by arrange the meaning becoming starting point most important in study punish the Islam. Term to be elaborated by that is: Syari'ah, Fiqh and Punish the Islam strive the philosophic obstetrical reflection, as medium of approach study of understanding of Law. Description in this handing out will be used by rule of language and history growth, so that can be done / conducted by philosophic approach the meaning from the term technical directional with interest and comprehensive. For the study of this is Moslem scholar bear various

methodologies and study approach punish the Islam becoming separate science branch, that is ushul fiqh (theory punish the Islam) that is a methodologies which born to reach the nash which not yet coherent constituted by theorem becoming reference mujtahid. Among/between solution is solving of problem expanding pasha of prophecy and khulafa'urrasyidun, like ijma', qiyas, method istihsan, mashlahat al-mursalah, Urf, Syar'un An qablana, Istishhab, Saddudz Dzari'ah and Madzhab friend.

A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama dan suatu sistem hukum sering disalahfahami bukan hanya oleh orang-orang non muslim saja, tetapi juga oleh orang-orang Islam itu sendiri. Sebagai suatu suatu sistem hukum, hukum Islam dipelajari dan dikembangkan oleh para pemikir (ilmuan) Islam sehingga ia menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Konsekwensi sebagai suatu satu disiplin ilmu, hukum Islam mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagai disiplin ilmu yang lain. Oleh karena itu dalam studi hukum Islam seringkali dijumpai istilah-istilah fiqh, syari’at dan hukum Islam.

Sebagai kajian awal, bagi para peneliti hukum yang banyak berada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum memahami istilah-istilah tersebut amatlah urgen, agar dalam memahami dan mengambil pengertian dari setiap literatur yang berhubungan dengan kajian hukum Islam tidak terjadi kerancuan tata makna yang bisa berakibat salah dalam memahami maksud yang sebenarnya. Pada tulisan ini akan diuraikan tata makna yang menjadi titik tolak paling penting dalam kajian hukum Islam tersebut. Istilah yang akan diuraikan itu adalah: Syari’ah, Fiqh dan Hukum Islam upaya refleksi kandungan-kandungan filosofis, sebagai sarana kajian pendekatan pemahaman hukum. Uraian dalam tulisan ini akan digunakan kaedah kebahasaan dan perkembangan kesejarahan, sehingga dapat dilakukan pendekatan pemaknaan filosofis dari istilah-istilah tekhnis tersebut dengan lebih terarah dan komprehensif.

B. SYARI’AH

Istilah syari'ah merupakan kata yang lumrah beredar di kalangan masyarakat Muslim dari masa awal Islam, namun yang mereka gunakan selalu syara'i (bentuk jama') bukan syari'at (bentuk mufrad). Riwayat-riwayat menunjukkan bahwa orang-orang yang baru masuk Islam dan datang kepada Rasulullah dari berbagai pelosok Jazirah Arab, meminta kepada Rasulullah agar mengirim seseorang kepada mereka untuk mengajarkan syara'i Islam.

Sedangkan istilah syari'ah hampir-hampir tidak pernah digunakan pada masa awal Islam. Dari perkembangan makna, istilah syari'at ini diperkenalkan dengan perubahan makna yang menyempit untuk membawakan makna yang khusus, yakni ”Hukum Islam” pada masa kemudian. Syari’ah adalah kosa kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti ”sumber air” atau ”sumber kehidupan” , dalam Mukhtar al-Shihah diungkapkan sebagai berikut:

Syari’ah adalah sumber air dan ia adalah tujuan bagi orang yang akan minum. Syari’ah juga sesuatu yang telah ditetapkan Allah SWT kepada hamba-Nya berupa agama yang telah disyari’atkan kepada mereka. Orang-orang Arab menerapkan istilah ini khususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata. Jadi, kata demikian ini berarti jalan yang jelas kelihatan atau ”jalan raya” untuk diikuti. Al-Qur'an menggunakan kata syir'ah dan syari'ah dalam arti agama, atau dalam arti jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah bagi manusia.

Istilah syara'i (bentuk jamak) digunakan pada masa Rasulullah dengan arti masalah-masalah pokok Islam. Orang-orang Arab Baduwi yang meminta kepada Nabi agar mengutus seseorang untuk mengaji mereka syara’i Islam atau masalah-masalah pokok agama. Mereka ingin mempelajari dasar-dasar dan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Asumsi ini diperkuat oleh Hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah ketika ditanya mengenai syara'i Islam beliau menyebutkan bahwa syara'i Islam itu adalah Sholat, Zakat, Puasa di bulan Ramadhan dan Haji. Dari sini terlihat bahwa istilah syara'i berarti faraidh (kewajiban-kewajiban).

Abu Hanifah membedakan antara “din” dan “syari’ah” atas dasar bahwa din tidak pernah berubah, sementara syari’ah terus ada kemungkinan berubah dalam perjalanan sejarah. Menurutnya din adalah pokok-pokok iman, sedangkan yang dimaksud dengan syari’ah adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Ia tidak menyatakan adanya perbedaan dalam din dari Rasul, tetapi ia membedakan antara syara'i mereka. Ia berkeyakinan bahwa setiap Rasul menyeru manusia kepada syari’ahnya sendiri dan melarang, mereka untuk mengikuti syari’ah dari Rasul-rasul sebelumnya. Istilah din akhirnya digunakan dalam pengertiannya yang terbatas pada masa Abu Hanifah, yaitu pokok-pokok ajaran Islam. Dari sinilah muncul istilah ushul al-din yang dipergunakan untuk kalam pada masa-masa berikutnya.

Al-Syafi'i menggunakan istilah syari’ah dalam pengertian lembaga . Beliau tidak sependapat dengan Imam Malik yang melarang ibadah haji dengan wakil (badal haji) ketika orang yang digantikan masih hidup. Imam Malik membandingkan haji dengan sholat dan puasa yang tidak dapat dilaksanakan atas nama orang lain, sebagaimana disepakati oleh semua ahli hukum. Ketika menolak pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan ”satu syari'ah (lembaga) tidak dapat dibandingkan secara analogis dengan syari'ah (lembaga) yang lain”. Pengguanaan istilah ini dalam pengertian lembaga hanya dipakai oleh Imam Syafi'i saja, karena istilah ini tidak umum dipakai dengan pengertian demikian. Lebih jauh lagi ia menggunakan istilah syara'i dengan pengertian kewaiban-kewajiban yang harus dilaksanakan.

Sedangkan istilah syari'ah dalam konteks kajian hukum Islam lebih menggambarkan norma-norma hukum yang merupakan hasil dari proses tasyri’, yaitu proses menetapkan dan membuat syari'ah. Lebih lanjut terminologi syari'at dalam kalangan ahli hukum Islam mempunyai pengertian umum dan khusus. Syari’at dalam arti umum merupakan keseluruhan jalan hidup setiap muslim, termasuk pengetahuan tentang ketuhanan. Syari'at dalam arti ini sering disebut dengan fiqh akbar. Sedangkan dalam pengertian khusus berkonotasi fiqh atau sering disebut dengan fiqh asghar, yakni ketetapan hukum yang dihasilkan dari pemahaman seorang muslim yang memenuhi syari’at tertentu tentang Al-Qur’an dan al-Sunnah dengan menggunakan metode ushul Fiqh.

Berdasarkan pengertian syari’ah itulah terbentuk istilah tasyri’ atau tasyri’ Islami yang berarti peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan landasan dan prinsip-prinsip yang terkadung di dalam Al-Qur’an dan al-Sunnah. Peraturan perundang-undangan tersebut terumuskan ke dalam dua bagian besar, yakni bidang ibadah dan kedua bidang muamalah. Fiqh ibadah meliputi aturan puasa, zakat, haji dan sebagainya yang ditujukan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Adapun Fiqh Muamalah diantaranya mengatur tentang perikatan, sangsi hukum. Dan aturan selain yang diatur dalam fiqh ibadah dan bertujuan untuk mengatur subjek hukum baik secara indiviual maupun secara komunal.

C. FIQH

Fiqh secara harfiah bearti memahami atau mengerti tentang sesuatu, dan dalam pengertian ini fiqh dan fahm adalah sinonim. Dalam kitab Mukhtar as-Shihhah diungkapkan sebagai berikut :

Kata fiqh pada mulanya oleh orang-orang arab bagi seseorang yang ahli dalam mengawinkan onta, yang mampu membedakan mana yang betina dan mana yang jantan. Dengan sendirinya, ungkapan fiqh dikalangan mereka sudah lumrah digunakan. Dari ungkapan ini, dapat diberi pengertian ”pemahaman dan pengertian yang mendalam tentang suatu hal”.

Al-Qur'an menggunakan kata fiqh dalam pengertian ”memahami” secara umum sebanyak 20 kali. Ungkapan al-Qur'an (agar mereka melakukan pemahaman dalam agama), menujunkkan bahwa di masa Rasul istialh fiqh tidak hanya digunakan dalam pengertian hukum saja, tetapi mempunyai arti yang lebih luas mencakup semua aspek kehidupan dalam Islam, baik theologis, ekonomis dan hukum. Pada periode awal kita temukan sejumlah istilah seperti fiqh, ‘ilm, iman, tauhid, tazkir dan hikmah, yang digunakan dalam pengertian yang sangat luas, tetapi dikemudian hari arti yang banyak itu menyatu dalam pengertian yang sangat sempit dan khusus. Alasan terjadinya perubahan ini adalah karena masyarakat muslim semasa hidup Rasul tidaklah komplek dan beraneka ragam sebagaimana tumbuh berkembangnya Islam kemudian.

Pada masa awal Islam istilah fiqh dan ilm fiqh sering digunakan bagi pemahaman secara umum. Rasul pernah mendo'akan Ibnu Abbas dengan mengatakan (ya Allah berikanlah dia pemahaman dalam agama). Dari statemen tersebut bisa kita tangkap bahwa maksud dari pemahaman tersebut adalah bukan hanya bidang hukum semata, melainkan juga pemahaman tentang Islam secara luas. Yang perlu diketahui juga bahwa kalam dan fiqh tidak dapat dipisahkan sampai masa awal al-Makmun (w. 218). Berarti hingga abad ke-2 Hijrah fiqh mencakup masalah-masalah theologis dan masalah-masalah hukum. Dalam kitab Fiqh al-Akbar, karya Imam Abu Hanifah menyanggah kepercayaan pengikut Qadariyyah tentang prinsip-prinsip dasar Islam, seperti keimanan, keesaan Allah, sifat-sifat-Nya, kehidupan alam akhirat dan lain-lain. Masalah-masalah ini adalah masalah-masalah kalam dan bukan masalah-masalah hukum, hal demikian menunjukkan bahwa kalam juga dicakup oleh istilah fiqh pada masalah-masalah awal Islam, dikarenakan artinya yang umum dan komprehensif, dan Abu Hanifah diriwayatkan telah mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan ruh akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan pengertian etimologis inilah bahwa terminologi fiqh berarti memahami dan mengetahui wahyu (baik al-Qur'an maupun al-Sunnah) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu sehingga diketahui bahwa ketentuan hukum dari mukallaf (subjek hukum) dengan dalil-dalil yang rinci. Metode yang digunakan untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum ini kemudian menjadi disiplin ilmu tersendiri yang dikenal dengan Ushul fiqh, yang dapat diterjemahkan dengan teori hukum Islam. Usul fiqh memuat prinsip-prinsip penetapan hukum berdasarkan qaidah-qaidah kebahasaan (pola penalaran bayani), qaidah yang berdasarkan rasio (penalaran ta'lili) dan qaidah pengecualian (penalaran istihsani).

D. HUKUM ISLAM

Dilihat dari segi kebahasaan, kata hukum bermakna “menetapkan sesuatu pada yang lain” seperti menetapkan haram pada khamar atau halal pada air susu. Sedang menurut istilah para ulama usul fiqh, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Zahrah adalah “Titah (khitab) Syari' yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau wadh'i”. Yang dimaksud dengan khitab syari’ adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya terhadap berbagai perbuatan mukallaf. Seperti firman Allah; Dan dirikanlah Sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’. (al-Baqarah : 43)

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ

Ayat ini menyatakan ketentuan hukum bahwa melaksanakan sholat dan membayar zakat adalah kewajiban yang mesti dilaksanakan. Khitab melalui ayat ini membentuk ketentuan yang harus dilaksanakan. Kemudian ada pula khitab dalam bentuk larangan, seperti firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا

Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolo-olok kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. (al-Hujarat : 11)

Dua contoh diatas menunjukkan bahwa khitab syari' yang mengikat para mukallaf untuk mengerjakan dan meninggalkannya. Adapun khitab yang dikemukakan dalam bentuk pilihan adalah ketentuan-ketentuan syari' yang memberi peluang kepada mukallaf untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Seperti bunyi surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Inilah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka adalah orang-orang yang zalim.

Ayat ini memberi kebolehan bagi istri (melalui wali-waliya) untuk mengajukan permohonan "iwadh" (uang pengganti) kepada suaminya, kalau rumah tangganya tidak harmonis dan sukar diperbaiki, karena kesalahan dan kelalaian suaminya. Dalam kasus ini si istri boleh mengajukan perceraian (khulu’) atau mempertahankan pernikahannya.

Adapun maksud khitab wadh'i adalah ketentuan syari’ tentang perbuatan mukallaf yang mempengaruhi perbuatan (taklif), seperti pembunuhan yang dilakukan seseorang anak terhadap orang tuanya sendiri dapat mempengaruhi terhalangnya harta warisan yang ditinggalkannya. Rasulullah bersabda: orang yang membunuh tidak memperoleh harta warisan dari orang yang terbunuh. (H.R. Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Penjelasan dan contoh tentang hukum Islam di atas menunjukkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Namun paparan rinci tentang norma-norma hukum dari kedua sumber tersebut, terutama hal-hal yang menyangkut selain ibadah belum terjangkau secara tegas, sehingga diperlukan kajian mendalam dan komprehensif guna menganalisa tujuan makna yang tersirat dari satu nash. Untuk kajian ini ulama melahirkan berbagai metodologi dan pendekatan kajian hukum Islam yang menjadi cabang ilmu pengetahuan tersendiri, yaitu ushul fiqh (teori hukum Islam). Metodologi yang lahir untuk menjangkau nash yang belum tegas didasari oleh dalil-dalil yang menjadi acuan mujtahid, hal demikian antara lain:

1. Metode ijma’, didasari oleh firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu.

Perkataan amri yang terdapat pada ayat di atas berarti hal, keadaan atau urusan yang bersifat umum meliputi urusan dunia dan agama. Ulil amri dalam urusan dunia adalah raja, kepala negara, pemimpin atau penguasa. Sedangkan ulil amri dalam urusan agama adalah para mujtahid. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa jika para ulil amri itu telah sepakat tentang sesuatu ketentuan atau hukum dari suatu peristiwa, maka kesepakatan mereka adalah ketentuan hukum yang mengikat dan harus diikuti oleh kaum muslimin.

2. Metode Qiyas, dalil yang mengharuskan para mujtahid melakukan analogi (qiyas) adalah dalil yang serupa dengan diatas surat an-Nisa' ayat 59. disana dinyatakan bahwa Allah SWT memerintahkan kaum muslimin agar menetapkan segala sesuatu berdasarkan Al-Qur’an dan al-Hadits. Namun jika tidak ada di dalamnya, maka hendaklah mengikuti ulil amri, dan jika tidak ada pendapat ulil amri, maka boleh menetapkan hukum dengan mengembalikan masalah tersebut kepada al-Qur'an dan al-Hadits dengan menghubungkan atau membandingkannya dengan hal serupa yang ada di dalam Al-Qur’an dan al-Hadits. Cara yang demikian dinamakan qiyas.

Selain dari dua metodologi di atas, masih banyak cara yang dilakukan oleh para mujtahid untuk mencari solusi penyelesaian masalah yang kian berkembang pasca kenabian dan khulafa'urrasyidun, seperti metode istihsan, mashlahat al-mursalah, urf, syar'un an qablana, istishhab, saddudz dzari’ah dan madzhab sahabat yang keseluruhan dari metodologi tersebut memiliki kaidah-kaidah sendiri yang menjadi acuan dalam pemecahan masalah dan semua mengacu kepada semangat nash (Al-Qur’an dan al-Hadits).

Kaidah-kaidah tersebut dibuat secara sistematis dan terbagi pada kaidah asasiyah dan ghairu asasiyah. Kaidah asasiyah adalah kaidah yang disepakati oleh Imam Mazhab berjumlah 5 macam (panca kaidah) yaitu: segala masalah tergantung pada tujuannya, kemadharatan itu harus dihilangkan, kebiasaan itu dapat dijadikan hukum, yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, dan kesulitan itu dapat menarik kemudahan. Selanjutnya sebagian fuqaha menambahkan dengan satu kaidah asasiayah lain yaitu “tiada pahala kecuali dengan niat”. Dari kelima atau keenam kaidah tersebut diringkas oleh Muhammad Izzuddin bin Abdis Salam dengan “menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan”. Diantara kaidah asasiyah ini dibantu oleh kaidah ghairu asasiyah yang jumlahnya diperdebatkan dikalangan fuqaha.

F. PENUTUP

Secara filosofis, dengan menggunakan pendekatan kebahasaan (lughah) dan kesejarahan (histories), istilah-istilah fiqh, syari'at dan hukum Islam ternyata telah mengalami pergeseran dan penyempitan (amelioratif) makna dari makna asalnya. Hal demikian adalah konsekwensi yang merupakan keharusan karena hukum Islam telah menjadi suatu disiplin ilmu yang mandiri. Yaitu ilmu hukum Islam. Memahami istilah-istilah tersebut merupakan keharusan pula, agar dalam memahami dan memaknai suatu pengertian dari setiap literatur yang berhubungan dengan kajian Hukum Islam tidak terjadi kerancuan tata makna yang bisa berakibat salah dalam memahami maksud yang sebenarnya.

Istilah syara'i (jama' dari syara') digunakan pada era kerasulan dengan arti masalah-masalah pokok Islam, yaitu dasar-dasar dan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Seperti masalah keimanan, sholat, puasa, zakat dan haji. Hal demikian memperlihatkan bahwa istilah syara'i berarti fara’idh (kewajiban-kewajiban). Istilah fiqh digunakan sebagai pemahaman secara umum, bukanlah pemahaman bidang hukum semata, melainkan pemahaman tentang agama secara luas. Meliputi prinsip-prinsip Islam maupun hukum-hukumnya seperti yang dikehendaki oleh orang-orang Arab Badwi untuk fiqh dan agama Islam.

Sedangkan Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Namun paparan rinci tentang norma-norma hukum dari kedua sumber tersebut, persoalan-persoalan di luar aspek ibadah belum menjangkau secara tegas dari berbagai fenomena yang terjadi pasca periode awal (Rasul dan khulfa'urrasyidin), sehingga diperlukan kajian-kajian lebih lanjut untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukumnya, dengan tetap merujuk kepada makna dan semangat al-Qur'an dan Hadits. Untuk kajian seperti ini, para ulama melahirkan berbagai metodologi dan pendekatan kajian hukum Islam yang menjadi cabang ilmu pengetahuan tersendiri yaitu Ushul Fiqh (teori hukum Islam).

Dari semangat dan kerja keras para fuqaha melahirkan beragai metodologi yang keseluruhannya mengacu pada ruh al-Qur'an dan Hadits, diantara metodologi yang pernah ada adalah metode Ijma, Qiyas, Istihsan, Sya'adu zari'ah, Syarhu man qablana dan lainnya dan dari metodologi itu bermunculan kaidah-kaidah fiqhiyah yang bersifat asasi dan ghairu asasi yang disusun secara sistematis oleh fuqaha. Dan seluruh kerja keras beliau menjadi kenangan yang harus diikuti dan bukan untuk diperdebatkan kembali dengan merujuk pada pandangan mereka untuk mencari keputusan hukum yang ada pada masa kini.

Mahfudz Junaedi,

Dosen Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum

UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo

Muhammad bin Sa?ad bin Muni? Abu Abdullah al-Bishriy al-Zuhri, al-Thabaqat al-Kubra (Dar al-Shadr, Beirut), tt. hal. 307.

Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqiy atau Ibnu Manzur, Lisan al-Arab, (Dar al- Shadr, tth.,), jil. 10, hal. 40-44.

Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qadir a-Raziy, Mukhtar al-Shihah, (Maktabah Lubnan Nasyrirun, Beirut, 1995), juz 1, hal. 141.

Abu Hanifah, al-Fiqh al-Absath, dikutip oleh Kamaluddin Ahmad al-Bayadhi dalam Isyarat al-Mara min Ibarat al-Imam, (Kairo, 1949), hal. 28-29.

Abu Hanifah, Kitab al-Alim wa al-Muta’alim, (Hyderabad, Deccam), hal. 5-6.

Diabad modern syari'ah dengan maksud lembaga berkembang dimana-mana, seperti Lembaga Pendidikan Fakultas Syari?ah, Lembaga Dewan Syari?ah dll.

Al-Syafi?i, al-Um, (Kairo, 1325 H), hal. 196-197.

Al-Syafi?i, Jami’ al-Ilm, (Kairo, 1940), hal. 104.

Ibnu Munzur, Op.Cit., jil. 8, hal. 157.

Dalam pengertian keagamaan, kata syari?ah berarti jalan kehidupan yang baik,

yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna

yang kongrit.

Fiqh Muamalah dewasa ini dipilih sesuai dengan tujuan masing-masing yang

meliputi: pertama, hukum kekeluargaan (ahkam ahwal al-syakhshiyyah).

Kedua, hukum civies (al-ahkam al-madaniyyah).

Ibnu Munzur, Op.Cit., jilid 8, hal. 253.

Jalaluddin al-Suyuthi, al-Munzir, (Kairo: tth.), hal. 638.

CD-Room, al-Qur’an dan al-Hadits, 6.50, versi Indonesia, al-Sakhr,(Mesir:

1998).

al-Ghazali, Ihya ulumuddin, (Kairo, 1939), hal. 38.

Ibnu Sa?ad, al-Thabaqat al-Kubra, (Beirut; 1959), hal. 363.

Orang Arab Badwi pernah meminta kepada Rasul agar mengutus kepala suku

mereka untuk mengajarkan mereka masalah agama. Dari sana dapat dipahami

bahwa orang Badwi tidak hanya minta diajari masalah hukum saja, tetapi

seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah agama. Lihat Ibnu Hisyam,

al-Sirah, (Kairo: 1329), hal. 32.

Abu Hanifah an-Nu?man bin Tsabit al-Kufiy, al-Syarah al-Masyir ala al

Fiqhain al-Asbah wa al-Akbar al-Mansubain li Abi Hanifaf, (Maktabah al-

Furqan, 1999), hal. 163.

Alyasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah, (Jakarta: INIS, 1998), hal. 7.

Abd al-Hamid Hakim, al-Bayan, (Sa?adah Putra, Jakarta, 1972), hal. 10.

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Dar al-Fikr, 1985), hal. 26.

Pengertian Ushul Fiqh dapat dilihat sebagai rangkaian dari dua buah kata, yaitu:

kata ushul dan kata fiqh, dan dapat dilihat pula sebagai nama satu bidang ilmu

dari ilmu-ilmu syari?ah. Di lihat dari tata bahasa , maka rangkaian kata Ushul

dan kata Fiqh tersebut dinamakan dengan tarkib idhafah , sehingga dari

rangkaian dua buah kata itu memberi pengertian ushul dari fiqh. Kata Ushul

adalah bentuk jama? dan kata Ashl yang menurut bahasa berarti suatu yang

dijadikan dasar bagi yang lain. Berdasarkan pengertian Ushul menurut bahasa

FILOSOFIS SYARI’AH, FIQH DAN HUKUM ISLAM

0 comments:

Popular Posts

Recent komen

Blog Archive

Follower